by Galih Aprilia Wibowo - Espos.id Ekonomi - Rabu, 31 Juli 2024 - 22:02 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi beli rumah. (Freepik)
Esposin, SOLO-- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta (Jateng-DIY) meminta penambahan kuota rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 60.000 unit.
Ketua DPD Apersi Jateng – DIY, Slamet Santoso, menguraikan permintaan untuk rumah subsidi dari tahun ke tahun semakin meningkat.
Dia mengutip penjelasan Ketua Umum DPP Apersi, Djunaidi Abdilah, yang menyebut data demand yang ada pada SIKASEP dan SIKUMBANG, dan ini real time data dari masyarakat terdapat sekitar 300.000 permintaan unit dalam setahun di seluruh Indonesia.
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2024 sudah menetapkan rencana strategis sesuai Perpres No. 18/2020 yaitu menjadi 220.000 unit.
Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 2024 sudah menetapkan rencana strategis sesuai Perpres No. 18/2020 yaitu menjadi 220.000 unit.
Hal ini dengan mempertimbangkan juga atas berhentinya program rumah subsidi selisih bunga (SSB) dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT).
"Pada kenyataanya kuota rumah subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan [FLPP] tahun 2024 hanya dianggarkan 166.000 unit atau lebih rendah dari realisasi tahun 2023 yang berada di level 230.000 unit lebih [yang terdiri dari FLPP maupun SSB]. Itu pun masih ada belasan ribu rumah subsidi yang belum bisa akad kredit kepemilikan rumah (KPR) karena kuota habis per 9 Desember 2023," terang Slamet dalam siaran pers yang diterima Esposin, Rabu (31/7/2024).
"Kalau permasalahan kuota ini tidak diatasi maka akan banyak pegembang yang bermasalah terutama cash flow karena tidak ada pemasukan dari bulan September sampai dengan bulan Desember 2024 bahkan mungkin sampai dengan bulan Januari tahun 2025. Perlu saya sampaikan bahwa sebagaian besar pengembang perumahan yang tergabung dalam Apersi Jateng-DIY menggunakan pembiayaan perbankan, sehingga berkurangnya kuota rumah subsidi akan mengakibatkan semakin banyak pengembang yang gagal bayar [NPL] dan pada akhirnya akan gulung tikar," kata dia.
Slamet menerangkan berdasarkan kajian IPB pada 2021, tentang dampak sosial ekonomi dari program FLPP, pembangunan perumahan memiliki multiplier effect pada sektor-sektor lainnya kurang lebih 185 sektor.
Kondisi tersebut menunjukkan pembangunan perumahan merupakan sektor padat karya yang memiliki peran sebagai pendorong dan juga sebagai penggerak bagi perkembangan ekonomi masyarakat sekitar.
Sebagai contoh, lanjut dia, jumlah tenaga kerja yang terlibat langsung maupun tidak langsung pada sektor perumahan mencapai 30,34 juta orang.
Dari jumlah tersebut, total pekerja yang langsung terkait dengan sektor perumahan sebesar 19,17 juta orang dan pekerja yang tidak langsung terkait dengan industri pada sektor perumahan sebesar 11,17 juta orang.
Begitupula juga berdasarkan hasil kajian BTN pada 2020, pembangunan perumahan di satu kawasan akan berdampak pada tumbuhnya ekonomi di wilayah tersebut dan akan membentuk struktur sosial yang lebih baik bagi pertumbuhan anak dan keluarga.
"Sedikitnya terdapat lima sektor ekonomi terbesar yang mengalami dampak ekonomi dari sektor perumahan sehingga setiap tambahan anggaran Rp1 pada sektor perumahan akan menciptakan output terhadap ekonomi sebesar Rp2,15," ungkapnya.
Jadi menurutnya, pembangunan perumahan merupakan sektor padat karya, demikian juga program pembiayaan FLPP ini mempunyai multiplier effect yang cukup signifikan.
"Apabila ditahun ini tidak ada penambahan kuota maka saya yakin akan berdampak penurunan pada sektor lain yang merupakan sektor ikutan perumahan bagi MBR," urainya.
Untuk itu pihaknya meminta kepada seluruh kementerian dan lembaga terkait agar menambah kuota rumah subsidi pada 2024 minimal sebesar 60.000 unit bagi MBR.