Esposin, SOLO--Layanan angkutan umum buy the service, Batik Solo Trans (BST) Solo, menjadi tiga besar layanan dengan load factor statis tertinggi di Indonesia yaitu sebanyak 28,98%. Selain itu, layanan BST Solo dinilai telah menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan yang sangat baik.
Load factor stastis dihitung berdasarkan ritase realisasi yang sudah dijalankan. Menurut Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), ada tiga kota dengan load factor stastis tertinggi, yaitu Surabaya (50,63%), Bandung (35,17%), dan Solo menempati urutan ketiga.
Promosi Berkat Pemberdayaan BRI, UMKM Ini Optimalkan Produk Bambu hingga Mancanegara
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno, menjelaskan BST Solo memiliki enam koridor utama dengan 116 bus dan enam koridor angkutan penumpang dengan 111 mikrolet.
Sejak Januari 2024, tiga koridor angkutan pengumpan dibiayai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Solo.
Menurut Djoko, masih diperlukan keterlibatan pemerintah setempat terkait untuk menerapkan kebijakan push strategy. Hal ini bertujuan agar sejumlah warga yang sering menggunakan kendaran pribadi mau beralih menggunakan angkutan umum.
"Tidak mudah untuk membenahi angkutan umum di Indonesia yang sudah lama dibiarkan tidak berkembang. Sebagai contohnya, di Kota Semarang beroperasi Bus Trans Semarang 2009, setelah dirintis sejak 2005, butuh waktu 5 tahun. Bus Trans Jateng beroperasi tahun 2017, butuh waktu 8 tahun, sejak 2009 dilakukan kajian, perencanaan, sosialisasi, hingga pengalokasian anggaran," ujar Djoko dalam keterangan resmi, Senin (8/7/2024).
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini menyebut pendekatan kepada operator eksisting memerlukan waktu diskusi cukup lama. Sementara program pembelian layanan atau buy the service dirintis sejak akhir 2017, baru efektif beroperasi Juni 2020.
Dia menambahkan semua itu membutuhkan proses dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. Menurutnya buy the service hingga sekarang masih harus dilakukan proses penyempurnaan agar mendapatkan model yang tepat dalam mengelola angkutan umum bersubsidi di Indonesia.
Dalam upaya membenahi angkutan umum, sejak 2020-2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menerapkan tersebut. Program ini berlangsung di sepuluh kota, yakni Palembang, Medan, Bali, Solo, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surabaya.
Terdapat tambahan satu kota yakni Balikpapan pada 1 Juli 2024. Sementara, Surabaya dan Bandung dioperasikan bus listrik tinggalan G20 di Bali.
Tingkat Kepuasan Pelanggan
Lebih lanjut dia menguraikan program buy the service di Solo menjadi salah satu kota dengan tingkat kepuasan pelanggan sangat baik.
Hal ini berdasarkan survei kepuasan terhadap pelanggan dilaksanakan pada periode 1 Mei 2023 hingga 8 Juni 2023 dengan responden survei adalah penumpang angkutan buy the service sebanyak 20.735 responden.
Survei kepuasan pelanggan adalah metode untuk mengumpulkan umpan balik dari pelanggan, dalam hal ini penumpang mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan layanan Teman Bus.
Tujuan utama dari survei ini adalah untuk memahami persepsi, preferensi, dan tingkat kepuasan penumpang terhadap layanan yang disediakan, serta untuk mengidentifikasi area-area layanan dapat ditingkatkan.
Hasil dari survei melalui perhitungan survei didapatkan rata-rata nilai kepuasan pelanggan buy the service di sepuluh kota adalah 4.62. Dibandingkan dengan skala kepuasan maksimal 5.00, angka 4.62 telah menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan yang sangat baik.
Diketahui, dari sepuluh kota layanan program buy the service, tujuh kota di antaranya (Medan, Palembang, Solo, Denpasar, Makassar, Yogyakarta, Banjarmasin) sudah melewati batas rata-rata nilai kepuasan pelanggan.
Kota dengan nilai kepuasan tertinggi adalah Banjarmasin dengan capaian nilai 4,72. Sedangkan tiga kota yang masih berada di bawah rata-rata adalah adalah Surabaya, Banyumas, dan Bandung.
Responden yang memiliki sepeda motor beralih menggunakan Teman Bus pada 2022 sebesar 61% dan meningkat 72% pada 2023. Responden yang memiliki mobil beralih ke Teman Bus pada 2022 sebanyak 5% dan meningkat menjadi 23% pada 2023.
Setelah adanya layanan buy the service, kelompok responden dengan beban biaya transportasi yang lebih dari Rp200.000 secara ekonomi merasakan efisiensi biaya/penghematan biaya transportasi sebesar 9,72%.
Menurut Djoko untuk mewujudkan angkutan umum yang humanis, masalah sosial lebih mengemuka ketimbang persoalan teknis. Misalnya dengan melibatkan operator eksisiting lebih tepat kendati memerlukan waktu untuk meyakinkan.
Ihwal ketersediaan anggaran juga tidak kalah pentingnya ada kemauan politik political will kepala daerah. Proses menggeser lebih tepat ketimbang menggusur operator yang ada.
"Menggeser praktik pengemudi dari setoran menjadi mendapat gaji bulanan. Dari manajemen perorangan menjadi angkutan umum berbadan hukum sesuai amanah Pasal 139 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," kata dia.
Aturan itu memuat penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, memilih bentuk koperasi dianggap lebih tepat, sehingga sekumpulan kendaraan milik pribadi dapat diakomodir. Layanan angkutan umum tidak bisa berdiri sendiri.
Kematian Angkutan Perkotaan
Layanan yang ada harus didukung dengan edukasi, teladan, dan insentif-insentif untuk meningkatkan ridership. "Oleh sebab itu, kurang tepat kita hanya fokus pada satu sisi saja," jelasnya.
Djoko menyebut rendahnya pelayanan angkutan umum perkotaan di tengah ketergantungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi berpotensi mengurangi jumlah angkutan umum yang beroperasi.
Banyak kota menanti kematian angkutan perkotaan secara bergiliran. Dimulai dari kota-kota kecil seperti Kediri, Tanjung Pandan sudah tidak memiliki layanan angkutan umum.
"Andai masih ada layanan angkutan umum, hanya dilayani armada angkutan yang tersisa. Usia armada rata-rata sudah di atas 10 tahun, bahkan ada yang di atas 15 tahun," ungkap Djoko.
Djoko menilai sungguh miris terjadi pembiaran terhadap kondisi yang ada. Tentunya akan mempercepat proses hilangnya pelayanan angkutan umum. Oleh sebab itu, perlu intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk menghindari kegagalan pasar layanan angkutan perkotaan.
Selain itu, masih banyak kawasan perumahan yang belum terlayani angkutan umum. Penyediaan layanan angkutan umum di setiap kawasan perumahan harus ada.
Dengan asumsi, setidaknya tidak lebih dari 500 meter dari tempat tinggal sudah mendapatkan layanan angkutan umum dengan penyedian halte atau bus stop.