by Newswire - Espos.id Ekonomi - Selasa, 28 Mei 2024 - 08:36 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi gaji PNS. (Dok. Solopos)
Esposin, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyampaikan total perkiraan anggaran yang digelontorkan dari APBN untuk gaji ke-13 ASN/TNI/Polri sebesar Rp50,8 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata memerinci, untuk gaji ke-13 ASN/TNI/Polri yang berada di pusat, dari APBN dikucurkan sebanyak Rp18 triliun.
"Kemudian untuk ASN daerah yang kita salurkan dari APBN melalui transfer ke daerah (TKD), untuk ASN daerah itu Rp21,1 triliun," kata Isa saat konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin (27/5/2024) seperti dilansir Antaranews.
Untuk pensiunan, lanjut Isa, Kemenkeu menggelontorkan Rp11,7 triliun dari APBN. "Jadi totalnya kami perkirakan adalah Rp50,8 triliun," tambahnya.
Untuk pensiunan, lanjut Isa, Kemenkeu menggelontorkan Rp11,7 triliun dari APBN. "Jadi totalnya kami perkirakan adalah Rp50,8 triliun," tambahnya.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 yang menetapkan ASN menerima pencairan gaji ke-13 pada tahun ini.
Adapun dalam paparannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi sebesar Rp304,2 triliun atau 27,9 persen dari pagu. Belanja pegawai tercatat sebesar Rp96,2 triliun, tumbuh sebesar 19,5 persen secara tahunan (yoy).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyaluran gaji dan tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) mencapai Rp70,7 triliun per akhir Maret, tumbuh signifikan 42,8 persen dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar Rp49,5 triliun.
Secara terperinci, realisasi belanja pegawai kementerian/lembaga (K/L) terdiri dari gaji dan tunjangan sebesar Rp38,7 triliun; tunjangan kinerja (tukin), honorarium, lembur, dan lain-lain Rp18,5 triliun; serta THR 13,5 triliun.
Dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (26/4/2024), Sri Mulyani menjelaskan terdapat dua faktor yang menyebabkan peningkatan tersebut.
Pertama, yaitu kenaikan gaji ASN/TNI/Polri naik 8 persen dan pensiunan 12 persen. Hal itu tentunya berdampak pada pengeluaran belanja K/L tiap bulan.
“Makanya kalau kita lihat belanja 2024 untuk pegawai dalam empat tahun terakhir,” ujar dia .
Faktor berikutnya yaitu penyaluran THR pada Maret yang bertepatan dengan momen Idul Fitri. Sementara pada penyaluran THR tahun ini, Pemerintah memutuskan untuk memberikan tukin secara penuh atau 100 persen, berbeda dengan tahun lalu yang nilai tukin hanya diberikan sebesar 50 persen.
“Ini yang menyebabkan Januari hingga Maret tahun ini kita sudah membelanjakan Rp70,7 triliun, jauh lebih besar dari rata-rata empat tahun terakhir,” jelas Menkeu.
Untuk diketahui, realisasi belanja pegawai K/L selama empat tahun terakhir secara berturut-turut yaitu Rp48,8 triliun (2021), Rp50,3 triliun (2022), Rp49,5 triliun (2023), dan Rp70,7 triliun (2024).
Adapun realisasi belanja pemerintah pusat pada triwulan I-2024 secara keseluruhan terdiri dari belanja K/L sebesar Rp222,2 triliun serta belanja non-K/L Rp205,4 triliun.
Realisasi belanja K/L setara dengan 20,4 persen dari pagu yang disalurkan untuk bantuan program sembako, penyaluran bansos, dan dukungan pelaksanaan pemilu.
Sementara belanja non-K/L terealisasi sebesar 14,9 persen dari pagu, yang digunakan untuk realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiun.