by Newswire Antaranews - Espos.id Ekonomi - Kamis, 26 September 2024 - 07:49 WIB
ESPOS.ID - Ilustrasi UMKM Binaan BRI. (Istimewa/BRI).
Esposin, JAKARTA — Kementerian BUMN mengungkapkan belanja BUMN terhadap produk UMKM mencapai Rp40,1 triliun selama 2024.
"Kami sampaikan juga bahwa pada tahun 2024 belanja produk dalam negeri BUMN sudah mencapai Rp514 triliun dan sekitar Rp40,1 triliun belanja BUMN kepada produk UMKM," kata Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Loto Srinaita seperti dilansir Antaranews, Rabu (25/9/2024).
Puluhan triliun tersebut, juga termasuk belanja BUMN pada UMKM yang ada di Sulawesi Selatan, seperti belanja di sektor konstruksi, elektronik, produk makanan, juga produk kreasi seperti kondektur dan furniture.
"Kami memang mengajak Bayer Group BUMN untuk berbelanja di pasar UMKM, agar kami dapat memonitor perkembangan belanja BUMN dari waktu ke waktu," tambah Loto Srianita.
"Kami memang mengajak Bayer Group BUMN untuk berbelanja di pasar UMKM, agar kami dapat memonitor perkembangan belanja BUMN dari waktu ke waktu," tambah Loto Srianita.
Loto menyampaikan bahwa pihaknya terus mendorong agar belanja UMKM dari para perusahaan BUMN terus mengutamakan produk dari yang disediakan UMKM setempat.
Hasil dari komitmen Kementerian BUMN dalam meningkatkan perekonomian para pelaku UMKM mulai terlihat di Sulsel, sebanyak 60 persen belanja dari Buyer Group BUMN mengutamakan UMKM lokal.
Loto menyampaikan Bazar UMKM ini menjadi bukti keberpihakan BUMN sebagai agen pembangunan dengan memberikan dukungan kepada UMKM, termasuk UMKM di Sulsel.
"Harapannya melalui perluasan pasar produk kreasi yang kita fasilitasi, akan muncul produk- produk yang berkualitas dan juga semakin membuka kesempatan UMKM untuk memasarkan produknya baik di Makassar maupun di Jakarta, termasuk di nilai melalui platform PaDI UMKM," urai dia.
Sebelumnya, Kementerian BUMN meminta badan usaha milik negara untuk memprioritaskan belanja produk dalam negeri melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), salah satunya pada wadah Pasar Digital (PaDi) UMKM.
“Masih ada ruang transaksi untuk ditingkatkan karena ternyata belanja produk dalam negeri BUMN itu besar,” kata Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting dalam business matching PaDi UMKM 2024 di Denpasar, Bali, Kamis (27/7/2024) seperti dilansir Antaranews.
Ia menjelaskan belanja produk UMKM dinilai penting karena sektor usaha itu berperan vital bagi perekonomian Indonesia dengan berkontribusi sebesar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.
Loto menambahkan PaDi UMKM mencatatkan nilai transaksi belanja sejumlah BUMN kepada UMKM mencapai Rp11 triliun pada 2020.
Kemudian, nilai transaksi meningkat signifikan pada 2023 mencapai Rp44 triliun.
Namun, lanjut dia, capaian belanja BUMN itu masih belum besar karena belanja produk dalam negeri korporasi milik negara itu pada akhir 2023 mencapai Rp909 triliun.
“Belanja BUMN kepada UMKM porsinya itu baru 5 persen terhadap produk dalam negeri,” imbuhnya.
Selain meminta BUMN belanja produk dalam negeri kepada produk UMKM, ia juga meminta belanja impor untuk disubstitusi ke belanja produk dalam negeri.
Apabila memungkinkan, kata dia, belanja produk dalam negeri itu lebih memilih produk UMKM.
Loto menambahkan belanja melalui platform PaDi UMKM dinilai lebih efektif dan efisien serta mendukung transparansi untuk mencegah praktik penyalahgunaan anggaran belanja.
“Saat ini, mungkin banyak terjadi praktik kurang baik, fraud di pengadaan barang dan jasa. Maka praktik belanja di platform ini lebih transparan,” imbuhnya.
PaDi UMKM adalah besutan Telkom Indonesia yang diinisiasi Kementerian BUMN itu merupakan ekosistem berbasis digital yang mempertemukan UMKM dengan pembeli potensial.
Saat ini, penjual dari UMKM terdaftar mencapai 115.362 usaha, usaha besar dan BUMN ada 747 instansi, dengan total jumlah produk mencapai 1,5 juta.
Dari sisi pembeli ada 98 BUMN, pembeli grup BUMN ada 10.492 instansi, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ada 265 dan pembeli swasta ada 181 instansi.